RENT SEEKING DALAM TEORI PILIHAN PUBLIK

1.      Dilema Keadilan dan Regulasi Ekonomi

Landasan hukum yang membingkai implementasi  hak milik (property right) sangat dihormatinoleh pemerintah (Negara) dan masyarakat. Dari filsafat dasar ini diharapkan prinsip – prnsip keadilan sosial ekonomi.

Prinsip hak milik dan prinsip keadilan social ekonomi setiap usaha menumbuhkan kegiatan bisnis selalu berurusan dengan nilai tambah yang bisa diciptakan dari seluruh kemungkinan input yang dipakai dan bersentuhan dengan hak milik orang lain atau hak milik publik (public goods) yang bersifat tangible maupun intangible.Oleh karena itu,setiap sistim ekonomi dan kegiatan bisnis tidak lepas dari bingkai peraturan ekonomi (economic regulation).

Bagaimana seharusnya pelaku bisnis mengunakan hak mlik untuk urusan bisnisnya ? Bagaimana pula pelaku di sektor negara (regulation) memainkan kekuasaannya (power) untuk membangun sistem ekonomi yang kondusif sekaligus adil ?

2.      Profil Pemburu Rente

Konsep dasar teori klasik Adam Smith membedakan tiga bentuk pendapatan, yaitu keuntungan atau laba (profits), upah (wages), dan sewa atau rente (rents).

Sewa atau rente merupakan bentuk pendapataan yang paling mudah dibandingkan dengan kedua jenis pendapatan diatas karna tidak beresiko dan tidak perlu megerahkan keterampilan untuk memperolehnya.

Didalam ekonomi politik, prilaku ini terjadi dan dilakukan oleh pengusaha dengan mengunakan modal kekuasaan yang dimiliki rakyat.

Secara ekonomi politik, prilaku ini perlu di analisis dalam kerangka konseptual dan teoretis agar dapat dihindari faktor-faktor ekonomi politik yang merusak efesiensi pasar dan menciptakan kerugian bagi kelompok masyarakat tertentu.

3.      Kasus Industri Burung Walet

Kelompok kepentingan bernama ASBI (Asosiasi Sarang Burung Walat Indonesia) sebagai pendistorsi pasar.Asosiasi ini berupaya melakukan monopoli perdagangan ekspor sarang burung walet mengunakan instrument pemeriksaan Surat Izin Eksport (SIE) yang dikeluarkan PHPA. Tujuan SIE sebenarnya untuk pelestarian alam, tetapi diubah menjadi alat pengambil rente yang harus dibayar oleh produsen/eksportir selain itu produsen mengalami kerugian karena gejolak harga akibat ketidak pastan pembeli akibat isu monopoli tersebut.

Usaha seperti ini jelas merugikan masyarakat dan pemerintah dituntut bersikap arief dan tegas dalam menciptakan peratuan untuk melindungi masyarakat.

4.      Kasus Impor Beras

Kasus impor beras adalah suatu bentuk praktek monopoli dalam bentuk lisensi yang diberikan kepada Bulog dan kemudian pihak – pihak lain menjadi pelaksananya.Praktek ini terjadi bertahun-tahun lamanya dimana rente ekonomi dari impor beras sangat mudah didapat dengan alasan yang masuk akal untuk menjaga stok beras nasional di tangan negara.